Jakarta, IH.id – Perpres terkait sertifikasi halal yang diamanatkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, dipertanyakan menjelang beberapa waktu mendatang tepatnya 17 Oktober 2019, pelaksanaan sertifikasi halal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) resmi diberlakukan. Menjadi tanda Tanya besar, di mana hingga saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk menjalankan amanat UU JPH seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal (LPH), standar halal, tarif sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal/tidak halal, serta instrument dan infrastruktur belum secara utuh dipersiapkan oleh BPJPH.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, berpendapat situasi ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Kementerian Agama (Kemenag) dinilai terlambat mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan sertifikasi halal. Padahal, persiapan seharusnya dilakukan dalam periode 5 tahun sejak UU JPH terbit pada 2014 silam.

Ikhsan menegaskan jika merujuk kepada Pasal 4 dan Pasal 67 UU JPH, jelas disebutkan bahwa batas waktu sertifikasi halal adalah 17 Oktober 2019. Hal ini dimaknai bahwa setelah 17 Oktober 2019, semua produk yang beredar, khususnya makanan dan minuman, sudah harus bersertifikat halal.

Dia menilai jika proses pendaftaran sertifikasi halal seharusnya sudah dilakukan oleh Kemenag dan BPJPH dalam periode lima tahun sejak UU JPH terbit. Sehingga saat jatuh tempo di 17 Oktober mendatang, semua produk sudah bersertifikasi halal sesuai dengan amanat UU JPH.

Pertanyaanya, bagaimana nasib pelaku usaha UMKM yang produknya belum bersertifikat halal pada 17 Oktober mendatang, sementara aturan mengenai tarif sertifikasi halal masih dibahas oleh pemerintah?

Agar pemerintah tidak dianggap melanggar hukum dan semua produk makanan dan minuman tetap bisa beredar, Ikhsan menyebut perlunya diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sampai dengan batas waktu tertentu berkaitan dengan Open Legal Policy. Hal ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pelaku usaha UMKN dan memberikan dasar hukum yang kuat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengambil alih sementara proses sertifikasi halal.

“Memang sah-sah saja kalau BPJPH bekerja sama dengan MUI dan lainnya untuk menjalankan sertifikasi halal. Tapi yang jadi masalahnya, UU JPH mengamanatkan pelaksanaan itu kepada BPJPH. MUI perlu dasar hukum untuk menjalankan tugas BPJPH,” kata Ikhsan di Jakarta, dikutip dari Hukum Online.

Harus Tafsirkan Pasal

Penafsiran Pasal 4 dan Pasal 67 ayat (1) UU JPH, lanjut Ikhsan, harus dipahami secara sistematika yang tertib. Dalam Teori Fictie Hukum, masyarakat dianggap mengetahui isi dari UU, maka UU JPH telah berlaku dan mengikat pelaku usaha industri, masyarakat, konsumen dan BPJPH tanpa kecuali.

Jika ketentuan Pasal 67 ayat (1) tersebut diterapkan maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa larangan masuk dan beredar bagi produk yang belum bersertifikat halal. Terhadap situasi ini, BPJPH harus mampu memberikan jawaban sekaligus solusi bagi UKM.

“Sebagai konsekuensi pemberian kewajiban sertifikat halal kepada masyarakat dan pelaku usaha, BPJH juga wajib memberikan edukasi seharusnya. Melakukan sosialisasi dan membuat skema pendampingan serta pembiayaan bagi pelaku usaha dan UKM,” imbuhnya.

Sedangkan jika merujuk kepada situasi saat ini, belum ada satupun LPH yang terbentuk yang sudah terakreditasi oleh BPJPH dan MUI. Dan untuk mendapatkan akreditasi, LPH wajib memiliki auditor halal minimal tiga orang. Namun hingga saat ini, BPJPH belum menyediakan auditor halal sejak dibentuk pada 14 Oktober 2017.

“Artinya, BPJPH terlambat berdiri, dan pemerintah gagal memahami isi dari UU JPH,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan beberapa persoalan yang dianggap dapat mengganggu pelayanan terhadap sertifikasi produk halal yang resmi dijalankan pada 17 Oktober nanti.

Pertama, pembentukan BPJPH di daerah untuk pelayanan kepada masyarakat dinilai tidak dilakukan secara regional tetapi dengan perwakilan yang dititipkan kepada Kantor Wilayah Kemenag. Namun Ombudsman melihat sistem tersebut hingga saat ini belum berjalan efektif.

Kedua, belum adanya aturan rinci tentang proses dan kode etik serta audit di masing-masing kelembagaan terkait. Ketiga, belum adanya sosialisasi secara merata untuk memastikan masyarakat, pelaku usaha, Kemenag tingkat Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah serta Dinas lainnya tentang konsekuensi berlakukanya UU JPH.

Keempat, Ombudsman menilai belum adanya skema yang jelas tentang pembiayaan ringan kepada pelaku usaha mikro, kelima belum adanya skema harga sertifikasi halal yang akan dibebankan kepada pelaku usaha, dan keenam belum adanya struktur organisasi BPJPH yang jelas di daerah.

“Untuk regional BPJPH, Kemenag memanfaatkan Kanwil. Ini baik, hanya saja kami melihat belum sistematis, strukturnya seperti apa, siapa yang mengerjakan. Juga tentang harga dan tarif belum cukup jelas dan baru akan ditetapkan sebelum 17 Oktober. Jadi monitoring ini supaya JPH tidak menyulitkan masyarakat,” kata Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, Selasa (16/9).

Menjawab hasil penemuan dari Ombudsman, Staf Ahli Kemenag Janedri M Gaffar menyampaikan bahwa BPJPH siap beroperasi pada 17 Oktober mendatang. Sementara terkait pelayanan JPH, Kemenag dan BPJPH sudah melakukan pembicaraan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedua belah pihak sepakat bersinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan UU JPH.

“Kami siap menerima permohonan pengajuan sertifikasi halal yang nanti diajukan oleh pelaku usaha. Setelah diajukan pemeriksaan terhadap dokumen, kami akan serahkan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” kata Janedri.

Terkait LPH, Janedri menegaskan jika pihaknya bersama MUI sepakat untuk menjadikan LPPOM MUI sebagai LPH. Nantinya, produk akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh LPPOM MUI. Hasilnya kemudian akan diserahkan ke BPJPH dan disampaikan ke MUI untuk ditetapkan halalnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here