Infohahal.id – Mulai 17 Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama siap selenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH), Hal ini sesuai dengan amanat UU NO 33 Tahun 2014 Tentang JPH.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menegaskan seusai menandatanggani MOU tentang penyelenggaran layanan sertifikasi halal (PLSH) di kator Wapres, Jakarta (16/10). “Sesuai amanat UU, Kami sudah melakukaan persiapan sejak dua tahun terakhir, persisnya sejak terbentuknya BPJPH tahun 2017. Mulai 17 Oktober besok, kami siap menyelenggarakan jaminan produk halal”.

MOU ditandatangani oleh sebelas pimpinan kementrian/ Lembaga Negara dan Instasi. Selain menteri Agama hadir, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan  Penddidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Kepala BPOM, Kepala BSN, dan Majelis Ulama Indonesia.

“Kewajiban sertifikasi Halal dilakukan secara bertahap.  Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan telebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Prosesnya akan berlangsung 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024”, Jelasnya.

“Tahap Kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Tahap kedua ini  dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 Tahun, 10 Tahun, ada juga yang 15 Tahun. “perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing. Penetapan itu sudah dibahas dan dikonsultasikan dengan kementrian dan Lembaga terkait. Termasuk diskusi-diskudi dengan pelaku usaha dan kalangan industri’. Imbuhnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here